HUMAS DPRK PUNCAK — JAYAPURA, 14 SEPTEMBER 2026 — Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, S.IP, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban guna memastikan pembangunan serta pelayanan pemerintahan di Kabupaten Puncak tetap berjalan dengan baik.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka rangkaian Rapat Paripurna Pertama Upacara Pembukaan Sidang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2026, Masa Sidang Ketiga Tahun 2026, yang dilaksanakan di Hotel Horison Padang Bulan, Jayapura.
Dalam sambutannya, Thomas Tabuni menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang di Jayapura dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fasilitas DPRK Puncak setelah terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah bagian kantor mengalami kebakaran dan kerusakan.
Selain kerusakan bangunan, sejumlah barang dan fasilitas yang berada di ruang sidang DPRK juga terdampak dalam peristiwa tersebut.
Kondisi itu menyebabkan DPRK Puncak harus menyesuaikan lokasi pelaksanaan agenda persidangan agar fungsi kelembagaan dan pembahasan agenda pemerintahan tetap dapat berjalan.
Pemilihan Jayapura juga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban, sehingga pelaksanaan sidang dapat berlangsung dengan tertib dan kondusif.
Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas, DPRK Puncak menegaskan bahwa tugas-tugas konstitusional lembaga, termasuk pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, harus tetap dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRK mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Puncak untuk tidak membiarkan persoalan keamanan dari luar daerah memengaruhi kehidupan masyarakat maupun proses pembangunan di Kabupaten Puncak.
“Perkenankan kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Puncak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” ujar Thomas Tabuni.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan berbagai komponen lainnya dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas daerah.
“Kami berharap permasalahan yang terjadi di luar Kabupaten Puncak tidak terbawa ke daerah yang kita cintai, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Menurut DPRK Puncak, kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu prasyarat penting bagi berlangsungnya pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial masyarakat.
Karena itu, kebersamaan seluruh komponen daerah diperlukan untuk menciptakan suasana Kabupaten Puncak yang aman, damai, dan kondusif.
DPRK Puncak menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan meskipun sejumlah fasilitas lembaga terdampak kerusakan.
Melalui pelaksanaan sidang Perubahan APBD 2026, DPRK bersama Pemerintah Kabupaten Puncak diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kondisi daerah dan mampu memastikan keberlanjutan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (humasdprkpuncak)
